Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diterima oleh buruh yang bekerja khususnya di perkebunan kelapa sawit yang belum didaftarkan sebagai anggota Badan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan).

Buruh perkebunan di Indonesia masih menghadapi tindakan-tindakan represif dari pihak pengusaha bahkan Negara melakukan pembiaran terhadap kondisi tersebut hingga terus berlangsung selama 103 tahun lamanya.

Mencermati usaha di sektor perkebunan kelapa sawit yang menggiurkan dan seksi, menyebabkan pemilik modal terpikat berinvestasi; PMDN (domestik) maupun PMA (internasional).

Beberapa tahun belakangan kita banyak mendengar istilah “gender” melalui media-media televisi maupun berita di koran dan radio.

Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera (BKS-PPS)  ibarat Apindo untuk perkebunan swasta yang ada di Sumatera. Hadirnya BKS-PPS telah menghilangkan peran dan fungsi Lembaga Negara ditingkat Sumatera.

Definisi advokasi kebijakan adalah sebuah pengaruh atau mempengaruhi pengambil kebijakan suatu organisasi, perusahaan atau lembaga Negara, sehingga kebijakan tersebut dapat berubah secara keseluruhan, sebahagian dan mempertahankan keseluruhan kebijakan tersebut.

Dalam menjalani hidup, manusia tidak terlepas dari sebuah masalah. Masalah dapat saja menimpa setiap manusia, baik oleh karena kesalahan sendiri maupun oleh karena orang lain, baik sengaja maupun oleh kelalaian kita.

Disebutkan bahwa Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang berdiri pada 2004 merupakan lembaga sertifikasi perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Antara aturan dan kondisi ideal yang diharapkan berlangsung di perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam hal praktik-praktik berkelanjutan dibandingkan dengan yang terjadi di lapangan gap atau kesenjangannya terlalu tinggi.